Massa Demonstrasi 27 Agustus Bergeser ke Flyover Ladokgi, Aksi Diwarnai Keresahan Ekonomi
Massa aksi di depan Gedung DPR/MPR RI bergerak menuju Flyover Ladokgi pada Kamis (27/8/2026). Keresahan ekonomi dan penuntasan RUU Perampasan Aset turut mengemuka.
Massa aksi demonstrasi yang sebelumnya berkumpul di depan Gedung DPR/MPR RI, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, bergerak ke arah timur menuju Flyover Ladokgi pada Kamis (27/8/2026).
Aksi ini diikuti oleh empat kelompok masyarakat, yakni Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB), Aliansi Masyarakat Depok Bersatu (AMDB), Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM), serta Relawan Madura Pengawal Program Presiden Prabowo (RMP4). Saat bergerak, massa berteriak meminta agar akses jalan dibuka.
Keresahan Ekonomi Turut Memicu Aksi
Di luar pergerakan massa, tekanan ekonomi yang dirasakan masyarakat, khususnya kelompok kelas menengah, dinilai menjadi salah satu latar belakang munculnya keresahan. Ekonom Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia, Yusuf Rendy Manilet, menyampaikan bahwa walau aksi tidak seluruhnya membahas soal kelas menengah, keresahan ekonomi menjadi faktor pendorong penting.
Yusuf menjelaskan bahwa kelas menengah mengalami tekanan ekonomi kumulatif akibat kenaikan biaya hidup, stagnasi upah riil, beban cicilan, serta risiko pemutusan hubungan kerja (PHK) di sektor manufaktur dan padat karya. Melemahkanya rasa aman secara ekonomi ini dinilai memicu munculnya ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah.
Berdasarkan data CORE, jumlah kelas menengah Indonesia menurun menjadi sekitar 46,7 juta orang pada 2025, dari hampir 48 juta orang pada tahun sebelumnya dan sekitar 60 juta orang pada 2018. Sementara itu, kelompok aspiring middle class mencapai sekitar 142 juta orang. Yusuf memperingatkan jika tekanan ini dibiarkan, dampaknya dapat mengganggu konsumsi nasional dan menekan sektor otomotif, properti, ritel, hingga manufaktur.
Tanggapan DPR dan Isu RUU Perampasan Aset
Terkait penyampaian aspirasi masyarakat, Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan pada Rabu (26/8/2026) di Bentara Budaya Jakarta bahwa DPR terbuka menerima masukan yang ingin disampaikan masyarakat di gedung DPR.
Selain masalah ekonomi, isu tuntutan penuntasan RUU Perampasan Aset turut mewarnai perhatian publik. Perjalanan RUU ini mencatat dialog pada 29 Maret 2023 ketika Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD meminta DPR segera mengesahkannya, meski Bambang dari DPR menyampaikan bahwa pengesahan harus dibicarakan terlebih dahulu dengan para ketua partai politik. Isu tersebut juga sempat mengemuka pada demonstrasi akhir Agustus 2025 yang menewaskan pengemudi ojek online, Affan Kurniawan.